HT: Petani Berkembang, RI Bisa Mandiri Pangan

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan bahwa bila petani berkembang maka Indonesia bisa mandiri, tak bergantung lagi pada impor dalam hal memenuhi kebutuhan pangan.

Kemandirian pangan tersebut tidak hanya gula, namun termasuk untuk beras, kedelai, dan berbagai bahan pangan.

“Ketergantungan impor pangan yang tinggi berbahaya untuk negara kita. Bagaimana bila kita diembargo untuk pangan?” tegas HT saat dialog kebangsaan dengan paguyuban petani tebu Blora, Jawa Tengah, Selasa (10/3/2015).

Sementara Plt Ketua Asosiasi Pengusaha Tebu Indonesia (APTI) Blora, Anton Sudibyo mengungkapkan, akibat banjir impor, harga penjualan tebu menurun drastis, dari sebelumnya sebesar Rp560 ribu-Rp570 ribu/ton menjadi Rp410 ribu/ton.

Akibatnya, bila sebelumnya petani bisa mengalami keuntungan sekitar Rp10 juta/hektare (ha), dengan harga pembelian yang baru para petani bukannya untung malah merugi.

Dia menuturkan, untuk mengganti kerugian selama setahun para petani harus bekerja keras selama empat tahun.

“Pemerintah tinggal ureg-ureg saja (tanda tangan izin impor),” kata dia.

Menurutnya, selama ini pemerintah tidak menganggap pertanian tebu sebagai hal yang mendesak untuk diperhatikan. “Kami petani tebu menangis semua. Semua mengalami kerugian akibat ini,” tegas dia.

HT menegaskan, hal tersebut harus segera diubah. Pemerintah harus bisa melindungi petani dari guyuran impor.

“Dengan perlindungan, mereka bisa tumbuh. Bisa untung dengan layak, sehingga mereka bisa punya modal untuk berkembang,” ungkapnya.

Dia mengatakan, petani adalah salah satu kelompok profesi masyarakat yang kurang mampu dan menjadi tugas bersama untuk menyejahterakan mereka. Dia mencontohkan, petani di China didukung dalam berbagai hal termasuk adanya bank khusus pertanian. 

“Selama ini pemerintah bicara hal-hal besar. Membangun power plant, dan lain sebagainya, namun belum ada kebijakan yang konkret untuk masayrakat kecil seperti nelayan, petani atau pun usaha mikro,” kata HT.

Dia menuturkkan, misalnya untuk UKM, meminjam modal saja sangat sulit dan bunganya sangat tinggi. Padahal, bila masyarakat bawah didorong untuk bertumbuh maka penggerak ekonomi bisa menjadi lebih banyak dari saat ini yang hanya digerakan oleh menengah atas yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari kalangan bawah.

“Pertumbuhan kita bisa melesat 8%-9% dengan penggerak ekonomi yang lebih banyak,” kata dia.

Sumber : http://ekbis.sindonews.com/read/974938/34/ht-petani-berkembang-ri-bisa-mandiri-pangan-1426044097

Read more »

Ketua Umum Perindo Hadiri Syukuran Tol Bocimi

Indonesiamelihat.com - Syukuran Tol Bocimi sabtu, 7 Maret di hadiri oleh ketua Umum Perindo (Hary Tanoe), tokoh masyarakat dan Wakil Bupati Sukabumi. 

Tri WH politisi dari perindo purwakarta mengatakan Tol Bocimi atau bisa di katakan TOL Bogor-Ciawi- Sukabumi sepanjang 54 KM ini sudah 90 % pembebasan tanah dan diadakan di kabupaten sukabumi, Jawa Barat dengan investasi sekitar 10 Triliun Rupiah.

Dalam acara tersebut di hadiri sekitar 3000 orang, "imbuh politisi perindo purwakarta yang biasa di sapa TRI".

Selain Syukuran Tol Bocimi, juga di bahas pembangunan Wisata Terpadu Di Wilayah Bogor Dan Sukabumi.

Read more »

Perindo Hadir di Tengah Hiruk Pikuk Politik

Merasa tidak diakomodir haknya oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Gianyar, Bali untuk menjadi calon anggota legislatif pada 2014 lalu, ratusan kader kemudian menyeberang ke Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Menanggapi hal ini, pengamat politik LIPI Siti Zuhro menyebut fenomena kader partai lama menyeberang ke partai baru adalah hal yang wajar. Terlebih dengan harapan yang ditawarkan oleh partai besutan Hary Tanoesoedibjo (HT) itu ke tengah masyarakat.

"Kan Perindo hadir di tengah hiruk pikuk politik seperti ini. Pasti perpindahan ini harus direspons Perindo," kata dia kepada Okezone, di Jakarta, Rabu (18/2/2015).

Respons itu, lanjut dia, Perindo harus selektif dalam menyaring kader yang masuk ke partai. Sebab, masyarakat harus melihat kader-kader menonjol yang fokus membangun bangsa ke depannya.

"Boleh cari kader, ibarat Perindo itu rumah kader yang ditonton rakyat Indonesia, yang dilihat bukan kisruhnya saja (dalam politik), tapi kader itu menjadi rujukan. Kalau mereka bagus dan sebagainya, Perindo akan meningkat lagi kalau tidak akan jadi seperti partai baru lainnya. Silakan orang berbondong ke Perindo, tapi tetap pada ikon melalui Indonesia Sejahtera," tegasnya.

Lebih jauh, dia juga mengingatkan Perindo untuk berhati-hati terhadap kader yang sekiranya dapat membuat buruk nama Perindo yang baru dibangun di tengah masyarakat itu.

sumber : http://news.okezone.com/read/2015/02/18/337/1107334/perindo-hadir-di-tengah-hiruk-pikuk-politik

Read more »

Partai Perindo Optimis Akan Menjadi Pemenang

DPW Partai Perindo Jawa Barat optimis, DPD Perindo Purwakarta akan menjadi partai pemenang dalam momentum politik apapun di Purwakarta. Pihaknya yakin karena Perindo akan fokus untuk mensejahterakan masyarakat.

“Kami yakin pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) nanti kami menang,” ujar Ketua DPW Partai Perindo Jabar H Budhiwan kepada RMOLJabar usai acara Pengarahan Ketua DPW Partai Perindo Jabar dan Penyerahan Dokumen Kepengurusan DPD dan DPC se-Kabupaten Purwakarta di aula Grand Situ Buleud, Rabu (18/2).

Budhiwan mengaku Perindo berbeda dengan partai lain. Karena, tutur dia, Perindo akan lebih menyederhanakan diri.

“Kami saat ini akan fokus bagaimana caranya bisa membantu kegiatan masyarakat secara ekonomi. Pokonya apa yang masyarakat inginkan kami bantu,” ungkapnya.

Ia berpesan kepada selurh pengurus DPD, DPC dan Ranting Perindo agar selalu santun kepada masyarakat.

“Kita jangan sombong. Ini saatnya berbuat untuk masyarakat. Jangan banyak basa-basi,” kata Budhiwan.

Hal serupa disampaikan Ketua DPD Partai Perindo Purwakarta R. Moch Ramdhan. Ia berjanji akan menjalankan amanah partai dengan sebenar-benarnya. 

Sumber : RMOLJabar

Read more »

Perindo Purwakarta Tak Sembarang Comot Kader

Penerima mandat Ketua DPD Partai Perindo Purwakarta, R Moch Ramdhan tidak mau asal comot kader untuk disimpan di jajarannya. Karena ia ingin mencari pengusaha-pengusaha potensial yang juga mau berpolitik.

"Keinginan Ketua Umum Perindo, pengurus yang harus masuk yaitu pelaku ekonomi. Alasannya jelas moto partai, yaitu Perindo untuk Indonesia sejahtera," kata Ramdhan.

Sejauh ini kepengurusan yang sudah masuk 14 calon pengurus DPC dan 3 DPC lagi masih tahap seleksi. 3 DPC itu ialah Kecamatan Purwakarta, Sukatani dan Plered. Di tiga kecamatan itu sudah ada nama yang diusulkan namun kebanyakannya malah eks pengurus parpol lain, ia pun pilah pilih agar tak salah orang.

"Saya harus selektif agar tak salah pilih," imbuhnya.

Jika melihat ke belakang, Ramdhan tak ingin nasibnya sama seperti eks ketua parpol lain yang ditunjuk namun setelah jadi pengurus lantas disingkirkan. Makanya ia enggan memasukan sembarang nama ke jajaran pengurus yang baru baik di tingkat DPD maupun DPC.

"Kalau denger cerita ngeri, makanya saya sangat selektif," imbuh Ramdhan.

Caranya ia memilih pengurus yang masuk adalah orang-orang baru bukan eks kader parpol lain. Alasannya ia sadar belum paham urusan politik, namun mau kerja membangun parpol baru di Purwakarta.

Sementata ini pembentukan pengurus pun dibuat di rumahnya yang masih markas rekrutmen.

"Untuk sementara masih di rumah dulu. Kita cari benar benar pelaku usaha yang kerja membangun partai," terangnya..

25 Januari 2015 lalu R Moch Ramdhan menerima mandat dari ketua DPW Partai Perindo Budhiwan untuk membentuk DPD dan DPC di Purwakarta. Awalnya ia sempat mundur satu langkah. Alasannya ia ngaku belum pernah ngurus parpol, namun Ketua DPW tetap memilihnya.

Ramdhan dikasih waktu sebulan untuk mengusulkan 15 nama pengurus DPD dan 3 nama pengurus DPC di setiap kecamatan. Jadi tanggal 20 bulan ini pemberkasan mesti sudah selesai semua.

"Awalnya ragu, maklum belum banyak hapal politik. Setelah dapat mandat saya langsung konsultasi ke ketua KPU biar dapat pencerahan," pungkasnya.

Sumber : http://www.rmoljabar.com/read/2015/02/12/6232/Perindo-Purwakarta-Tak-Sembarang-Comot-Kader-

Read more »

Puluhan Massa Deklarasikan Partai Perindo Purwakarta

PURWAKARTA - Bertempat di Hotel Grand Situ Buleud (GSB), puluhan massa yang berasal dari 17 kecamatan di Purwakarta mendeklarasikan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Purwakarta, Rabu (18/2) lalu."Konteksnya, dalam rangka silaturahmi, konsolidasi, pengarahan, dan penyerahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepartaian kepada pengurus baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan," kata Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Purwakarta R. Moch. Ramdhan SE kepada Pasundan Ekspres.Ramdhan juga menjelaskan, jumlah pengurus Partai Perindo di tingkat kabupaten (DPD) berjumlah 15 orang dan pengurus di tingkat kecamatan (DPC) berjumlah 5 orang.

"Alhamdulillah, kita sudah memiliki semua pengurus di 17 kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Agenda terdekat setelah deklarasi ini kita akan melakukan silaturahmi, atau sowan ke berbagai lapisan masyarakat Purwakarta," jelasnya.Untuk Jawa Barat, tambah ketua partai yang berkantor di Jalan Ipik Gandamanah itu, Partai Perindo Kabupaten Purwakarta dijadikan pilot projek tentang bagai mana berjalannya kepengurusan dalam konteks konsolidasi dan pembentukan. 

"Kebetulan, Partai Perindo Purwakarta akan dijadikan proyek percontohan bagi kabupaten/kota di Jawa Barat," imbuhnya.Ormas yang dideklarasikan menjadi partai pada 7 Febuari 2015 lalu di Jakarta oleh Harry Tanoesidibyo itu di Jawa Barat dipimpin oleh Drs. H. Budhiwan, SE, Lc. 

Dalam sambutannya Ketua DPD Partai Perindo Jawa Barat itu mengungkapkan rasa bangganya dan mengapresiasi pada respon dan antusias masyarakat Purwakarta terhadap Partai Perindo."Sambutan yang sangat luar biasa dari masyarakat terhadap Partai Perindo di Purwakarta sangat saya apresiasi, ini yang pertama di Jawa Barat," ungkapnya.Menurut Budhiwan, sebagai partai alternatif, Perindo berharap dapat menjadi bagian dalam kancah perpolitikan khususnya di Purwakarta dan pada umumnya di Indonesia.

"Dengan pengurusan yang tidak asal comot, kita berharap Perindo kedepan dapat mewarnai baik dalam kancah politik, sosial, ekonomi dan lainnya, tentunya selaras dengan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

Sumber : http://www.pasundanekspres.co.id/purwakarta/13843-puluhan-massa-deklarasikan-partai-perindo-purwakarta

Read more »

Pemkab Purwakarta "Mengganti Apel Pegawai Dengan Kuliah Budaya"

 

Pemkab purwakarta sudah tidak lagi menggelar apel pegawai yang dilaksanakan setiap pagi dengan upacara berdiri, namun sejak 2012 mengganti apel pegawai dengan Kuliah Budaya setiap bulannya dengan Tajuk "Kenduri Cinta Birokrasi yang menghadirkan pembicara nasional baik dari budayawan, politisi, pengamat hingga pejabat negara.

Untuk Kenduri Cinta Birokrasi pada awal Maret ini yang digelar Senin malam tadi (09 Maret 2015) di Bale Citra Resmi, menghadirkan pembicara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bapak Dr. Harry Azhar Azis, MA dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPanRB), Dr. Yuddy Chrisnandi. Keduanya berbicara mengenai Tata Kelola Aparatur Sipil Negara dan Keuangan Negara Berbasis Kesejahteraan Publik.

Acara diawali dengan simbolisasi penyerahan Santunan Kematian Pekerja Sosial kepada 10 perwakilan ahli waris, dilanjutkan dengan pagelaran budaya. Sebagai prolog diskusi, Bupati Purwakarta, H. Dedi Mulyadi, SH. Membuka pembicaraan mengenai sosok birokrat yg harus hadir ditengah masyarakat dan berbaur (secara kultur) bersama rakyat dalam memberikan pelayanannya. Jangan ada lagi birokrat yg terkesan ingin dilayani rakyat, tetapi harus sebaliknya. Untuk itu yang dibutuhkan saat ini PNS yang heteregon, mereka yang spesialisasi memasang lampu, mahir menyuguhkan makanan, rajin tiap hari bergelut dengan sampah dan membersihkannya. "Bukan yang sekedar duduk depan meja, hanya membereskan hal-hal yang bersifat administratif saja. Harus turun ke masyarakat" jelas bupati.

Terkait pengelolaan keuangan negara, Bupati Dedi ingin ada arah yang jelas dalam kualifikasi penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap keuangan daerah yang dilakukan BPK. Menurutnya jangan ada ironi ketika satu daerah dinilai berpredikat WTP tapi rakyatnya tidak sejahtera. Sehingga, yang muncul jika seperti ini adalah negara hanya mengejar target tertib adminitrasi pelaporan pertanggungjawaban suatu proyek saja, "sementara proyek itu tidak dilihat manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat. Kan banyak terjadi, kegiatan negara h seminar, sosialisasi dan sejenisnya, karena ini gampang dibuatkan SPj nya, padahal kegiatan ini tidak menyentuh langsung masyarakat" tandasnya.

Sementara itu, MenpanRB menilai banyak usaha dilakukannya untuk melakukan efisiensi anggaran, Salahsatunya larangan PNS menggelar rapat resmi di hotel. Dari larangan ini, pihaknya bisa menghemat dan memangkas anggaran negara sebesar 5 trilyun 122 Milyar rupiah dalam kurun waktu 3 bulan ini.
"Ikhtiar ini tentunya untuk menghemat uang negara yang banyak keluar hanya untuk rapat saja. Kita harus menggunakan fasilitas gedung milik negara. Baru hasil efisiensi ini bisa kita gunakan untuk kesejahteraan publik, pendidikan, kesehatan infrastruktur dan sosial lainnya" jelas MenPanRB.

Sementara itu, Ketua BPK menilai perlu ada langkah kongkret dalam upaya melakukan audit kegiatan dan proyek yang dilakukan negara baik pusat maupun daerah. Audit ini menurutnya perlu agar pemeriksaan bukan hanya pada aspek administratif saja melainkan pada tingkat kepuasan publik atas program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah, "apakah nanti bermanfaat atau enggak program itu bagi kesejahteraan rakyat. Kita sedang berkoordinasi dengan kementerian PanRB untuk membentuk semacam tim atau unit kerjanya" tutup Ketua BPK.

Sumber : Humas Setda Purwakarta

Read more »